Panggung diplomasi global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi saksi bisu terhambatnya jalan Palestina menuju kedaulatan penuh. Dalam sebuah pemungutan suara bersejarah di Sidang Majelis Umum, sebuah blok minoritas yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel menolak resolusi yang mengakui negara Palestina merdeka.
Sebanyak 10 negara tercatat memberikan suara “Tidak”, membentuk sebuah front penolakan di tengah mayoritas dukungan internasional. Selain AS dan Israel, delapan negara lainnya yang ikut menentang adalah:
- Argentina
- Hungaria
- Papua Nugini
- Mikronesia
- Paraguay
- Palau
- Tonga
- Nauru
Sementara itu, delapan negara lainnya termasuk negara-negara kecil di Pasifik tidak memberikan justifikasi rinci atas suara “Tidak” mereka. Sikap ini memicu spekulasi bahwa posisi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh aliansi politik dan ketergantungan ekonomi pada Washington, daripada analisis mendalam atas isu Palestina.
Meskipun diganjal oleh 10 negara, resolusi ini tetap sebagai dukungan moral bagi Palestina. Dukungan mayoritas dari negara-negara anggota PBB menunjukkan bahwa internasional secara luas mengakui hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Kelemahan terbesar dari PBB adalah hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (P5), yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis
Apa itu Hak Veto? Hak veto memungkinkan salah satu dari kelima negara ini untuk membatalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan sendirian, bahkan jika 14 anggota lainnya setuju.
Dampaknya Mekanisme ini sering kali menyebabkan kelumpuhan (deadlock) saat menangani krisis besar. Sebuah resolusi yang bertujuan menghentikan konflik atau menjatuhkan sanksi bisa gagal total hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan salah satu negara P5 atau sekutunya.
Solusinya : Hapuskan perserikatan Bangsa-bangsa karena sudah tidak memberikan solusi perdamaian di dunia
