Tangerang – Keputusan Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar rapat di hotel mewah di Bandung yang dimeriahkan oleh band nasional dengan anggaran mencapai Rp900 juta patut menuai kritik serius dari publik. Di saat yang bersamaan, pembangunan “Titik Nol” Kabupaten Tangerang yang menelan biaya sekitar Rp2,1 miliar juga menimbulkan tanda tanya besar jika dilihat dari hasil fisik pekerjaannya yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikeluarkan.
Kebijakan tersebut terasa tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Kabupaten Tangerang hingga kini masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, infrastruktur jalan yang rusak, hingga layanan publik yang belum merata. Dalam situasi seperti ini, penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial bernuansa kemewahan justru mencederai rasa keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Rapat pemerintahan sejatinya dapat dilakukan secara sederhana, bahkan efisien, tanpa harus menghabiskan ratusan juta rupiah di hotel mewah apalagi disertai hiburan band nasional. Anggaran sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak, bantuan UMKM, program pengentasan kemiskinan, atau peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Hal serupa juga terjadi pada pembangunan Titik Nol Kabupaten Tangerang. Jika benar anggaran yang digunakan mencapai Rp2,1 miliar, maka publik berhak mempertanyakan transparansi, perencanaan, serta pengawasan proyek tersebut. Ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan menimbulkan kesan pemborosan dan lemahnya prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah daerah seharusnya menjadikan efisiensi, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan anggaran. Uang daerah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Tanpa evaluasi dan koreksi serius, kebijakan semacam ini hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya.
Sudah saatnya Pemkab Tangerang melakukan introspeksi dan menyusun ulang skala prioritas pembangunan agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar menciptakan simbol atau kegiatan yang minim manfaat nyata
