Tangerang – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi sorotan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi yang meminta polemik terkait Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026), menjelang pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Dasco, sejumlah pihak ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang berlaku di DPR. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah desakan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, pimpinan DPR belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dasco Akui Ada Desakan dari Lintas Fraksi
Dasco menjelaskan, aspirasi mengenai persoalan Wakil Presiden Gibran tidak hanya datang dari organisasi masyarakat, tetapi juga anggota DPR dari berbagai fraksi.
Sejumlah pihak meminta agar persoalan tersebut dibawa ke forum resmi sesuai mekanisme kelembagaan DPR.
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Dasco, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com.
Ia mengatakan pembicaraan sejauh ini masih berlangsung secara informal. Pimpinan DPR belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi.
Karena itu, belum ada keputusan resmi mengenai langkah parlemen dalam menanggapi desakan tersebut.
DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap Mahkamah Agung
Selain menunggu pembukaan masa sidang, DPR juga masih menanti salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan MA pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi dalam perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Namun, salinan lengkap putusan yang memuat pertimbangan hukum majelis hakim masih menjadi perhatian pimpinan DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Dasco menyatakan DPR belum dapat menyampaikan keputusan lebih jauh karena dokumen tersebut masih ditunggu.
Polemik ini menjadi salah satu latar belakang munculnya aspirasi agar DPR membahas persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Apakah DPR Bisa Langsung Memakzulkan Gibran?
Munculnya desakan pemakzulan tidak berarti Gibran otomatis kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Secara garis besar, DPR harus terlebih dahulu menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan alasan pemberhentian. Pendapat tersebut kemudian harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, aspirasi organisasi masyarakat maupun anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan pemakzulan.
Ada tahapan hukum dan politik yang harus dilalui sebelum pemberhentian Wakil Presiden dapat dilakukan.
Masa Sidang DPR Jadi Momentum yang Dinantikan
Pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026) menjadi momentum yang dinantikan untuk melihat bagaimana aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti.
Namun, pembukaan masa sidang tidak otomatis membuat usulan pemakzulan langsung masuk agenda pembahasan resmi.
Pimpinan DPR masih perlu melihat perkembangan aspirasi anggota dewan, mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh, serta kelengkapan dokumen putusan MA.
Publik pun masih menunggu apakah desakan dari organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi tersebut akan berkembang menjadi pembahasan formal di parlemen.
Nasib Gibran Masih Menunggu Proses Konstitusional
Hingga 10 November 2026, belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan Dasco menunjukkan bahwa aspirasi mengenai persoalan tersebut memang telah disampaikan sejumlah pihak. Akan tetapi, pimpinan DPR belum menentukan langkah resmi.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses di parlemen, kelengkapan putusan Mahkamah Agung, serta pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional.
Masyarakat perlu membedakan antara desakan politik, proses pembahasan di DPR, dan keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Ketiganya merupakan tahapan yang berbeda.
