JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Informasi itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah muncul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena muncul ketika wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran semakin menguat.
Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Prasetyo Hadi juga meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Menurutnya, informasi mengenai penolakan tersebut tidak benar. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pernyataan Istana sejauh ini baru mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima atau berlaku secara resmi.
Apa yang Membuat Gibran Menyampaikan Niat Mundur?
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah polemik hukum mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Surat tersebut sebelumnya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 dan berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran di luar negeri.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.
Meski demikian, pertimbangan hukum MK turut menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan tersebut.
Rangkaian perkembangan di MA dan MK kemudian memunculkan desakan dari sejumlah pihak agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
DPR Mulai Disorot soal Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah polemik tersebut, sejumlah anggota DPR mulai membicarakan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam ketentuan tersebut, DPR dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.
Namun, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat tidak serta-merta berarti seorang wakil presiden langsung diberhentikan.
Pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, perkembangan politik di DPR dan keputusan resmi dari lembaga negara terkait masih perlu dicermati.
Apakah Gibran Sudah Resmi Mundur?
Hingga pernyataan Istana pada Selasa (10/11/2026), belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo. Namun, belum ada kepastian mengenai keputusan akhir atas niat tersebut.
Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk sikap resmi Presiden Prabowo dan langkah Gibran dalam menghadapi persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan.
Peristiwa ini menjadi salah satu perkembangan politik penting pada November 2026 karena menyangkut posisi wakil presiden dan dinamika hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, serta proses hukum di Indonesia.
