KABUPATEN TANGERANG – Dokumen administrasi kependudukan milik warga Kabupaten Tangerang ditemukan digunakan sebagai bungkus gorengan di wilayah Jakarta Barat. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah foto dokumen tersebut beredar di media sosial dan memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi masyarakat.
Dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang itu diketahui berkaitan dengan permohonan perbaikan akta kelahiran milik warga Kecamatan Kelapa Dua.
Di dalam berkas tersebut tercantum sejumlah informasi pribadi, termasuk identitas, alamat, dan nomor telepon pemilik dokumen. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai bagaimana dokumen administrasi resmi pemerintah bisa berakhir di tangan pedagang gorengan.
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena nomor telepon yang tercantum dalam dokumen dilaporkan masih aktif. Pemilik data bahkan mengaku menerima pesan dari sejumlah nomor tidak dikenal setelah informasi tersebut beredar.
Disdukcapil Tangerang Telusuri Asal-usul Dokumen
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Nuryadi, membenarkan bahwa dokumen yang viral tersebut berasal dari instansinya.
Menurut penjelasannya, berkas itu merupakan dokumen administrasi yang diterbitkan pada 2021 dan berkaitan dengan warga Kecamatan Kelapa Dua.
Nuryadi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan bagaimana dokumen tersebut bisa sampai ke pedagang gorengan di Jakarta Barat.
Disdukcapil berencana menelusuri nomor registrasi dokumen serta operator yang memproses permohonan tersebut pada 2021. Pihaknya juga akan menghubungi pemilik dokumen dan menyampaikan permohonan maaf.
Langkah penelusuran tersebut diperlukan untuk mengetahui jalur perpindahan berkas, termasuk kemungkinan dokumen hilang, tertinggal, atau diserahkan kepada pihak lain.
Hingga saat ini, Disdukcapil belum menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kebocoran data yang berasal dari internal instansi.
Bagaimana Dokumen Resmi Bisa Berakhir Menjadi Bungkus Gorengan?
Peristiwa ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dokumen administrasi kependudukan.
Dokumen yang berisi identitas warga semestinya tidak dibuang atau digunakan kembali secara sembarangan tanpa memastikan informasi pribadi di dalamnya telah dilindungi.
Ada beberapa kemungkinan yang masih perlu ditelusuri, mulai dari dokumen yang tercecer ketika dibawa pemiliknya, salinan yang tertinggal saat proses fotokopi, hingga berkas yang pernah diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan administrasi.
Disdukcapil juga menyebut kemungkinan dokumen pernah berada di tangan pihak lain, seperti lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, pengurus lingkungan, atau perantara pengurusan administrasi.
Namun, seluruh kemungkinan tersebut masih memerlukan pemeriksaan. Belum ada bukti yang memastikan pihak tertentu bertanggung jawab atas beredarnya dokumen tersebut.
Data Pribadi Warga Tidak Boleh Disepelekan
Dokumen administrasi kependudukan dapat memuat informasi yang bersifat pribadi. Jika jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk penipuan, penyamaran identitas, maupun tindakan penyalahgunaan data lainnya.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai kejadian kertas bekas yang salah digunakan.
Perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab penting, baik bagi instansi yang mengelola dokumen maupun masyarakat dan pihak lain yang menerima salinannya.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban dalam pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Sementara itu, pengelolaan arsip pemerintahan juga memiliki ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Kedua aturan tersebut menjadi pengingat bahwa dokumen yang memuat informasi pribadi harus dikelola secara bertanggung jawab, termasuk ketika sudah tidak digunakan.
Disdukcapil Imbau Warga Lebih Hati-hati
Menanggapi kejadian tersebut, Disdukcapil Kabupaten Tangerang mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memberikan salinan dokumen kependudukan kepada pihak lain.
Warga diminta memastikan tujuan penggunaan dokumen sebelum menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, maupun berkas administrasi lainnya.
Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengunggah dokumen kependudukan ke media sosial karena informasi di dalamnya dapat disalahgunakan.
Disdukcapil turut mendorong pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan daring yang tersedia.
Publik Menunggu Hasil Penelusuran
Kasus dokumen Disdukcapil Kabupaten Tangerang yang ditemukan menjadi bungkus gorengan kini menyisakan pertanyaan penting: bagaimana berkas resmi yang memuat data pribadi warga bisa berpindah hingga digunakan untuk membungkus makanan?
Penelusuran nomor registrasi dan operator yang memproses dokumen tersebut diharapkan dapat menjelaskan asal-usul berkas secara lebih terang.
Publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai langkah pengamanan arsip dan perlindungan data pribadi agar kejadian serupa tidak terulang.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pelayanan, tetapi juga kemampuan instansi menjaga informasi pribadi setiap warga.
